PNPM Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden SBY di Palu, Sulawesi Tengah, 30 April 2007, adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui harmonisasi, pengembangan sistem, mekanisme, dan prosedur program. Juga dilakukan melalui penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Tujuan umum yang ingin dicapai PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan, kesempatan kerja dan kemandirian masyarakat miskin. Sedangkan tujuan khususnya antara lain meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; dan meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), yaitu kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama, memberantas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Pencapaian Tahun 2007
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 mencakup dua program yang kemudian dijadikan sebagai PNPM-Inti yaitu PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, dan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum.
Melalui kedua program ini ditetapkan sejumlah lokasi kecamatan dan besaran alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus disediakan, baik yang berasal dari APBN maupun yang disediakan dari APBD pemerintah kabupaten/kota sebagai kontribusi dana daerah untuk program bersama (DDUPB). Sifatnya DDUPB adalah dalam bentuk kemitraan, di mana daerah menyediakan kontribusi BLM yang dibiayai dari APBD. DDUPB ini adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. DDUPB hanya diterapkan pada PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan saja. Sedangkan untuk program penguatan lainnya kontribusi dari daerah tidak diminta, namun dianjurkan untuk menambah cakupan program bilamana masih mempunyai kapasitas untuk menyediakan kontribusinya.
Pada tahun anggaran 2007 belum ada PNPM Penguatan, karena PNPM Mandiri diluncurkan di tengah tahun anggaran sehingga anggaran di kementerian/lembaga telah ditetapkan. Namun lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri tahun anggaran 2007 dijadikan pegangan oleh kementerian/lembaga yang terkait dalam menyesuaikan pelaksanaan program sejenis, misalnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Departemen Kelautan dan Perikanan, Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Departemen Sosial, dan program-program lainnya.
Jumlah dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang telah diserap oleh masyarakat sampai dengan Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.259.598.989.364 dari total target penyerapan BLM sebesar Rp. 1.421.425.000.000 atau sebesar 89%. Sisa anggaran tahun 2007 diluncurkan ke tahun anggaran 2008.
Sasaran pelaksanaan PNPM Perdesaan tahun anggaran 2007 adalah 32 provinsi meliputi 343 kabupaten yang mencakup 1969 kecamatan. Ini termasuk lokasi pilot percontohan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) sebanyak 129 kecamatan. Pada awalnya ditetapkan sebanyak 1972 kecamatan namun terjadi pengurangan lokasi sebanyak 3 kecamatan.
Sejak tahun 2007 PNPM Mandiri yang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat pola pendanaannya berbeda. Papua dan Papua Barat melakukan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan nama PNPM-RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Di Papua dan Papua Barat, setiap kampung diberikan BLM sebesar Rp. 100 juta yang dananya disediakan dari dana Otonomi Khusus. PNPM Mandiri dari APBN hanya mendanai bantuan teknis, penyediaan fasilitator dan pelatihan.
Hasil yang dicapai PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2007 antara lain meluasnya kesempatan usaha dan terbukanya lapangan kerja baru untuk 685.883 orang; Dibukanya usaha/jasa transportasi oleh masyarakat, menyusul terbangunnya jalan, jembatan dan dermaga baru. Lebih dari 340 ribu warga dari 12.104 kelompok memanfaatkan pinjaman dari program SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan); dan meningkatkan peran masyarakat, kapasitas lokal dan kelembagaan.
Program tahun 2007 telah mendanai 7.956 kegiatan pembangunan di 29.847 desa di Indonesia, yakni jalan 2.522 unit dan jembatan sejumlah 903 unit dengan panjang total yang dibangun 5.561.288 meter, pembangunan sistem irigasi 1.161 unit, pembangunan sistem listrik desa mikro hidro 98 unit, sarana air bersih 1.054 unit; 441 unit mandi cuci kakus (MCK), 1.494 gedung sekolah, 17.305 beasiswa individual, 966 kegiatan pendidikan lain, 863 unit Polindes/Posyandu, dan 532 kegiatan kesehatan lain.
Sedangkan hasil PNPM Mandiri Perkotaan berupa jalan dan jembatan (pembangunan dan rehabilitasi) sepanjang 7.965.093 m, sarana air bersih 3.600 unit, sarana MCK 17.156 unit, sarana irigasi 2.808.273 unit, pembangunan dan rehabilitasi pasar 103 unit, dan prasarana kesehatan 56 unit, prasarana pendidikan 154 unit.
Disamping itu PNPM Mandiri Perkotaan juga melakukan rehabilitasi rumah sebanyak 25.063 unit, penyediaan sarana persampahan sebanyak 10.436 unit, dan pemasangan lampu jalan sebanyak 5.235 unit.
Selain itu PNPM Mandiri Perkotaan juga telah membantu 112.348 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam akses permodalan.
Penyerapan dana BLM yang bersumber dari APBN tahun 2007 sebesar Rp 1.372.960.000.000 telah diserap masyarakat sebesar Rp 1.230.047.215.000 (90%).
Pencapaian Tahun 2008
Pada tahun 2008 PNPM Mandiri sedang dilaksanakan di 47.954 desa/ kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 5.924 triliun, yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 4,926 triliun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 932 Miliar, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp 515 miliar, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp 181 miliar. Total dana BLM yang telah terserap sampai 15 Desember 2008 mencapai Rp 4,663 triliun (79%).
Dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2008 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2009.
Untuk tahun anggaran 2008 telah ditetapkan lokasi sebanyak 2.389 kecamatan yang menyebar di 32 provinsi dan 363 kabupaten. Angka ini belum termasuk lokasi PNPM-RESPEK yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat sebanyak 223 kecamatan dan PNPM Generasi sebanyak 178 kecamatan.
Jumlah BLM yang sudah disalurkan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 mencapai Rp 3,261 triliun atau sebesar 76% dari Total BLM. Sisa anggaran BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang belum terserap sebesar Rp 1,035 triliun, akan diluncurkan pada awal tahun anggaran 2009.
Sementara di wilayah perdesaan terdapat sekitar 56.146 kelompok yang aktif dalam kegiatan simpan pinjam dengan pelaku umumnya perempuan (kelompok SPP-Simpan Pinjam Perempuan) dengan peserta mencapai 1.339.000 orang. Tingkat pengembalian pinjaman bergulir dana SPP pada mencapai 94,23%. PNPM Mandiri Perdesaan juga menyalurkan beasiswa kepada 17.305 siswa dalam upaya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan.
Capaian PNPM perkotaan hingga tanggal 18 Desember 2008 adalah sebanyak 7.868 kelurahan, 916 kecamatan. Alokasi Pagu BLM tahun 2008 Rp. 932.575.555.000, dan alokasi pagu non BLM Rp. 520.474.490.210. BLM yang sudah cair Rp. 842.739.820.000 (90,37%), dan realisasi non BLM Rp. 444.474.872.000 (85,3 %).
Di daerah perkotaan telah dipekerjakan sebanyak 241.200 tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan padat karya, sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 685.800 orang. Selain itu, melalui pola pemberdayaan PNPM Mandiri khususnya pembangunan prasarana terjadi penghematan biaya dalam jumlah yang cukup signifikan sebesar 30-40%, dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor.
Total penerima manfaat di daerah perkotaan sebanyak 11.318.166 orang, dan di daerah perdesaan lebih dari 1,02 juta orang dari sektor padat karya dan pembiayaan mikro.
Dana BLM di perkotaan ini sebagian lagi dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif melalui dana bergulir yang dikelola dan diawasi sendiri oleh masyarakat setempat. Di perkotaan terdapat sekitar 44.000 kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan dana bergulir yang setiap kelompok rata-rata beranggotakan 10-20 orang.
Jumlah alokasi anggaran BLM yang telah digunakan oleh masyarakat atas kesepakatan masyarakat sendiri, untuk kegiatan pembangunan fisik dan lingkungan mencapai sekitar 70% dari total dana BLM, dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, MCK, air bersih, drainase, sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, irigasi, dan lain-lain.
Penyiapan PNPM Mandiri tahun 2009
Untuk tahun 2009 PNPM Mandiri direncanakan akan diperluas dan ditingkatkan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia (6.408 kecamatan) dan akan diupayakan alokasi BLM ditambahkan menjadi rata-rata Rp 3,2 miliar per kecamatan. Anggaran yang sudah disediakan untuk tahun 2009 mencapai sekitar Rp. 11,01 triliun. (Arif Rahman Hakim)
Tujuan umum yang ingin dicapai PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan, kesempatan kerja dan kemandirian masyarakat miskin. Sedangkan tujuan khususnya antara lain meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; dan meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), yaitu kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama, memberantas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Pencapaian Tahun 2007
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 mencakup dua program yang kemudian dijadikan sebagai PNPM-Inti yaitu PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, dan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum.
Melalui kedua program ini ditetapkan sejumlah lokasi kecamatan dan besaran alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus disediakan, baik yang berasal dari APBN maupun yang disediakan dari APBD pemerintah kabupaten/kota sebagai kontribusi dana daerah untuk program bersama (DDUPB). Sifatnya DDUPB adalah dalam bentuk kemitraan, di mana daerah menyediakan kontribusi BLM yang dibiayai dari APBD. DDUPB ini adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. DDUPB hanya diterapkan pada PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan saja. Sedangkan untuk program penguatan lainnya kontribusi dari daerah tidak diminta, namun dianjurkan untuk menambah cakupan program bilamana masih mempunyai kapasitas untuk menyediakan kontribusinya.
Pada tahun anggaran 2007 belum ada PNPM Penguatan, karena PNPM Mandiri diluncurkan di tengah tahun anggaran sehingga anggaran di kementerian/lembaga telah ditetapkan. Namun lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri tahun anggaran 2007 dijadikan pegangan oleh kementerian/lembaga yang terkait dalam menyesuaikan pelaksanaan program sejenis, misalnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Departemen Kelautan dan Perikanan, Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Departemen Sosial, dan program-program lainnya.
Jumlah dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang telah diserap oleh masyarakat sampai dengan Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.259.598.989.364 dari total target penyerapan BLM sebesar Rp. 1.421.425.000.000 atau sebesar 89%. Sisa anggaran tahun 2007 diluncurkan ke tahun anggaran 2008.
Sasaran pelaksanaan PNPM Perdesaan tahun anggaran 2007 adalah 32 provinsi meliputi 343 kabupaten yang mencakup 1969 kecamatan. Ini termasuk lokasi pilot percontohan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) sebanyak 129 kecamatan. Pada awalnya ditetapkan sebanyak 1972 kecamatan namun terjadi pengurangan lokasi sebanyak 3 kecamatan.
Sejak tahun 2007 PNPM Mandiri yang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat pola pendanaannya berbeda. Papua dan Papua Barat melakukan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan nama PNPM-RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Di Papua dan Papua Barat, setiap kampung diberikan BLM sebesar Rp. 100 juta yang dananya disediakan dari dana Otonomi Khusus. PNPM Mandiri dari APBN hanya mendanai bantuan teknis, penyediaan fasilitator dan pelatihan.
Hasil yang dicapai PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2007 antara lain meluasnya kesempatan usaha dan terbukanya lapangan kerja baru untuk 685.883 orang; Dibukanya usaha/jasa transportasi oleh masyarakat, menyusul terbangunnya jalan, jembatan dan dermaga baru. Lebih dari 340 ribu warga dari 12.104 kelompok memanfaatkan pinjaman dari program SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan); dan meningkatkan peran masyarakat, kapasitas lokal dan kelembagaan.
Program tahun 2007 telah mendanai 7.956 kegiatan pembangunan di 29.847 desa di Indonesia, yakni jalan 2.522 unit dan jembatan sejumlah 903 unit dengan panjang total yang dibangun 5.561.288 meter, pembangunan sistem irigasi 1.161 unit, pembangunan sistem listrik desa mikro hidro 98 unit, sarana air bersih 1.054 unit; 441 unit mandi cuci kakus (MCK), 1.494 gedung sekolah, 17.305 beasiswa individual, 966 kegiatan pendidikan lain, 863 unit Polindes/Posyandu, dan 532 kegiatan kesehatan lain.
Sedangkan hasil PNPM Mandiri Perkotaan berupa jalan dan jembatan (pembangunan dan rehabilitasi) sepanjang 7.965.093 m, sarana air bersih 3.600 unit, sarana MCK 17.156 unit, sarana irigasi 2.808.273 unit, pembangunan dan rehabilitasi pasar 103 unit, dan prasarana kesehatan 56 unit, prasarana pendidikan 154 unit.
Disamping itu PNPM Mandiri Perkotaan juga melakukan rehabilitasi rumah sebanyak 25.063 unit, penyediaan sarana persampahan sebanyak 10.436 unit, dan pemasangan lampu jalan sebanyak 5.235 unit.
Selain itu PNPM Mandiri Perkotaan juga telah membantu 112.348 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam akses permodalan.
Penyerapan dana BLM yang bersumber dari APBN tahun 2007 sebesar Rp 1.372.960.000.000 telah diserap masyarakat sebesar Rp 1.230.047.215.000 (90%).
Pencapaian Tahun 2008
Pada tahun 2008 PNPM Mandiri sedang dilaksanakan di 47.954 desa/ kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 5.924 triliun, yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 4,926 triliun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 932 Miliar, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp 515 miliar, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp 181 miliar. Total dana BLM yang telah terserap sampai 15 Desember 2008 mencapai Rp 4,663 triliun (79%).
Dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2008 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2009.
Untuk tahun anggaran 2008 telah ditetapkan lokasi sebanyak 2.389 kecamatan yang menyebar di 32 provinsi dan 363 kabupaten. Angka ini belum termasuk lokasi PNPM-RESPEK yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat sebanyak 223 kecamatan dan PNPM Generasi sebanyak 178 kecamatan.
Jumlah BLM yang sudah disalurkan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 mencapai Rp 3,261 triliun atau sebesar 76% dari Total BLM. Sisa anggaran BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang belum terserap sebesar Rp 1,035 triliun, akan diluncurkan pada awal tahun anggaran 2009.
Sementara di wilayah perdesaan terdapat sekitar 56.146 kelompok yang aktif dalam kegiatan simpan pinjam dengan pelaku umumnya perempuan (kelompok SPP-Simpan Pinjam Perempuan) dengan peserta mencapai 1.339.000 orang. Tingkat pengembalian pinjaman bergulir dana SPP pada mencapai 94,23%. PNPM Mandiri Perdesaan juga menyalurkan beasiswa kepada 17.305 siswa dalam upaya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan.
Capaian PNPM perkotaan hingga tanggal 18 Desember 2008 adalah sebanyak 7.868 kelurahan, 916 kecamatan. Alokasi Pagu BLM tahun 2008 Rp. 932.575.555.000, dan alokasi pagu non BLM Rp. 520.474.490.210. BLM yang sudah cair Rp. 842.739.820.000 (90,37%), dan realisasi non BLM Rp. 444.474.872.000 (85,3 %).
Di daerah perkotaan telah dipekerjakan sebanyak 241.200 tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan padat karya, sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 685.800 orang. Selain itu, melalui pola pemberdayaan PNPM Mandiri khususnya pembangunan prasarana terjadi penghematan biaya dalam jumlah yang cukup signifikan sebesar 30-40%, dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor.
Total penerima manfaat di daerah perkotaan sebanyak 11.318.166 orang, dan di daerah perdesaan lebih dari 1,02 juta orang dari sektor padat karya dan pembiayaan mikro.
Dana BLM di perkotaan ini sebagian lagi dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif melalui dana bergulir yang dikelola dan diawasi sendiri oleh masyarakat setempat. Di perkotaan terdapat sekitar 44.000 kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan dana bergulir yang setiap kelompok rata-rata beranggotakan 10-20 orang.
Jumlah alokasi anggaran BLM yang telah digunakan oleh masyarakat atas kesepakatan masyarakat sendiri, untuk kegiatan pembangunan fisik dan lingkungan mencapai sekitar 70% dari total dana BLM, dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, MCK, air bersih, drainase, sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, irigasi, dan lain-lain.
Penyiapan PNPM Mandiri tahun 2009
Untuk tahun 2009 PNPM Mandiri direncanakan akan diperluas dan ditingkatkan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia (6.408 kecamatan) dan akan diupayakan alokasi BLM ditambahkan menjadi rata-rata Rp 3,2 miliar per kecamatan. Anggaran yang sudah disediakan untuk tahun 2009 mencapai sekitar Rp. 11,01 triliun. (Arif Rahman Hakim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar